Jakarta – Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi melalui peniadaan tantiem bagi para komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya konkret untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas pengelolaan BUMN.
“Ini bukan sekadar pemotongan hak, tapi langkah efisiensi yang benar-benar berdampak. Dari penghitungan awal, penghematan yang bisa dicapai mencapai Rp17 hingga Rp18 triliun. Ini angka yang sangat signifikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa langkah ini telah dimulai sejak sekitar satu bulan yang lalu, ketika pemerintah terlebih dahulu mengurangi jumlah komisaris di salah satu BUMN secara drastis — lebih dari separuh.
“Bayangkan saja, ada komisaris yang hanya datang satu kali dalam sebulan, tapi tetap menerima tantiem besar. Itu yang harus kita koreksi. Tugas komisaris adalah membantu pengawasan, bukan hanya sebagai jabatan simbolik,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa jabatan komisaris sejatinya adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan kinerja BUMN sesuai dengan kepentingan rakyat. Maka dari itu, ia menilai kebijakan ini sejalan dengan aspirasi publik yang menginginkan efisiensi birokrasi dan pemangkasan anggaran yang tidak produktif.
“Prinsipnya adalah efektivitas dan efisiensi. Kita di DPR menerima banyak aspirasi dari masyarakat soal perlunya reformasi di tubuh BUMN. Ini bukti bahwa pemerintah merespons dengan langkah nyata,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan ini, termasuk evaluasi terhadap kinerja BUMN pasca-restrukturisasi.
“Kita optimis langkah ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ini bukan akhir, tapi awal dari transformasi tata kelola BUMN yang lebih sehat dan produktif,” pungkasnya.
