Jakarta – Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global yang terus berubah. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, menjadi bukti bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat.
“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Airlangga menjelaskan, tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Realisasi investasi nasional hingga triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun. Sementara itu, Mandiri Spending Index naik signifikan hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan peningkatan kinerja sektor perbankan.
Dari sisi produksi, pemerintah mencatat peningkatan utilisasi kapasitas industri yang menunjukkan aktivitas ekonomi terus bergerak. “Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas berbagai program unggulan lintas sektor yang akan dijalankan pada tahun 2026. Airlangga menegaskan bahwa regulasi pendukung telah disiapkan untuk menjamin kesinambungan program prioritas nasional.
“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai 2027. Kemudian PPH 21 untuk pariwisata dan padat karya. Lalu PPN DTP untuk sektor perumahan serta diskon iuran JKK dan JKM,” jelasnya.
Presiden Prabowo, kata Airlangga, juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait hilirisasi. Di KKP terkait revitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Airlangga menegaskan seluruh kementerian telah melaporkan kemajuan program prioritas masing-masing. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun untuk memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara terkait program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden, dan program ini juga dimonitor sampai akhir tahun 2025,” pungkas Airlangga.(sumber : Sekretariat Presiden)
