Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai bagian penting dari agenda besar transformasi ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan Ratu Máxima dari Belanda, selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for the Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Airlangga mengungkapkan, salah satu fokus utama Presiden Prabowo ialah percepatan kepemilikan rekening bank oleh seluruh rumah tangga Indonesia. Menurutnya, kepemilikan rekening menjadi kunci perluasan akses keuangan, sekaligus dasar penyaluran berbagai program bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan, serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening. Kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga.
Airlangga turut menjelaskan bahwa meski tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7 persen, pemerintah menilai penguatan literasi keuangan tetap sangat dibutuhkan. Tingkat literasi keuangan nasional saat ini telah berada pada angka 66,4 persen, lebih tinggi dari rata-rata negara-negara OECD, namun tetap memerlukan peningkatan agar sejalan dengan pertumbuhan inklusi.
“Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7 persen, namun tingkat literasi baru 66,4. Ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD. Indonesia juga menyampaikan ada 58 juta pelajar yang telah memiliki rekening,” tambahnya.
Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête, Presiden Prabowo juga mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council. Lembaga tersebut diharapkan dapat melengkapi fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kesehatan keuangan nasional.
“Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health Council ini, untuk menyempurnakan DNKI,” jelas Airlangga.
Lebih jauh, pemerintah juga mendorong penyediaan open data keuangan bagi perbankan maupun konsumen, penguatan literasi publik, hingga integrasi digital ID untuk memperluas akses dan manfaat layanan keuangan.
“Ini juga termasuk pendalaman sektor asuransi dan knowledge sharing untuk mendukung ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” pungkas Airlangga.(Sumber: Sekretariat Presiden)
