Jakarta – Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) DPD Provinsi Kepulauan Riau mendatangi kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). Kedatangan ini dipimpin langsung oleh Ahmad Iskandar Tanjung selaku Ketua BAPAN Kepri untuk melaporkan dugaan aktivitas tambang bauksit ilegal yang disebut terjadi di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, serta Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Dalam keterangannya, Ahmad Iskandar menyebut ada dugaan kuat praktik penambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan, antara lain PT INKA, PT KBM, serta beberapa perusahaan lain yang disebut terafiliasi dengan seorang pengusaha bernama Santoni. Berdasarkan data yang dikantonginya, Iskandar menduga aktivitas penambangan tersebut tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2023–2025.
“RKAB-nya tidak ada, jaminan reklamasi tidak ada, dan dana pasca tambang juga tidak jelas. Ini indikasi yang sangat kuat bisa merugikan negara hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah,” tegas Iskandar.
Ia juga menunjukkan tabel investasi tahunan yang diduga tidak sesuai ketentuan, serta struktur kepemilikan saham perusahaan yang dinilai janggal. Iskandar mengungkapkan kebingungannya karena sampai saat ini belum ada langkah nyata dari pihak terkait, padahal menurutnya aktivitas tambang tetap berjalan.
“Dua bulan lalu saya sudah bertemu penyidik PNS di Kalimantan Barat. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Kapal tongkang masih beroperasi, produksi tetap berjalan,” ungkapnya.
Iskandar meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menutup mata, terlebih Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya memberantas mafia tambang tanpa pandang bulu.
“Tolong kepada BPSDM dan instansi terkait, jangan diam. Presiden sudah jelas: siapa pun yang terindikasi melakukan pelanggaran tambang harus ditindak,” ujarnya.
Aktivis Babe Aldo Turut Mendesak Penindakan
Aktivis sosial Babe Aldo yang turut hadir juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera. Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan pembalakan liar berpotensi menjadi pemicu utama bencana.
“Kalau tambang tidak punya dana reklamasi, hutan gundul, lalu hujan turun deras, rakyat yang jadi korban. Ini terjadi di Sumatera, dan bisa terjadi di Kalimantan Barat karena kondisi hutannya sudah sangat kritis,” tegas Babe Aldo.
Ia meminta pemerintah pusat benar-benar membuktikan komitmen melawan mafia tambang dan oligarki perusak lingkungan.
“Pak Prabowo sudah berkomitmen melawan koruptor dan perusak negara tanpa pandang bulu, bahkan kalau itu mantan jenderal sekalipun. Sekarang buktikan. Ini bukan isu kecil—bauksit itu bukan barang ecek-ecek,” katanya.
Babe Aldo menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan dugaan kejahatan lingkungan ini dan mengajak masyarakat untuk tidak diam.
“Kami datang membawa data, dan kami siap mempertanggungjawabkannya. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Ini soal keselamatan rakyat Indonesia,” tutupnya.
