JAKARTA — Perkembangan teknologi digital membuat buku dan karya tulis semakin mudah disebarluaskan melalui berbagai media dan platform. Namun, kemudahan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit.
Penggunaan kembali atau secondary use atas buku dan karya tulis lainnya, termasuk dalam bentuk digital, telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme lisensi serta penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan sekunder karya tulis. Bentuk penggunaan sekunder yang diatur antara lain mencakup pengunggahan, pembagian atau penyebaran, pengunduhan, penyimpanan, tangkapan layar, hingga penggunaan berbasis teknologi digital.
Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Assoc. Prof. Dr. Suyud Margono, menilai perkembangan publikasi digital perlu diikuti dengan kesadaran terhadap hak ekonomi pencipta dan penerbit.
Hal tersebut disampaikannya setelah penandatanganan Perjanjian Lisensi Penggunaan Sekunder antara EST (EcoSocioTech) School, sebelumnya HighScope Indonesia, dengan LMK PRCI (Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia) pada pertengahan September 2026.
Menurut Suyud, keberadaan perjanjian lisensi menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penggunaan karya secara legal sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat kembali kepada pihak yang memiliki hak.
“PRCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang buku dan karya tulis memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Suyud.
Permenkumham No. 15 Tahun 2024 sendiri menempatkan LMK sebagai institusi berbadan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonominya.
Suyud juga menyoroti perkembangan sistem sitasi dalam dunia penerbitan ilmiah. Penggunaan DOI (Digital Object Identifier) yang menjadi identitas unik bagi artikel atau dokumen ilmiah dinilai dapat membantu proses identifikasi dan pelacakan karya yang digunakan di ruang digital.
‘Dengan semakin luasnya pemanfaatan karya tulis di internet, menurut Suyud, mekanisme collection royalti menjadi salah satu instrumen untuk memastikan penggunaan karya tetap berada dalam koridor perlindungan hak cipta,” urai Suyud.
Permenkumham No. 15 Tahun 2024 menyebut pengguna sekunder antara lain satuan pendidikan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, usaha swasta yang melakukan aktivitas penggandaan dokumen, penyelenggara sistem elektronik, lembaga penyiaran, hingga pengembang kecerdasan artifisial.
‘Penggunaan sekunder yang masuk dalam ketentuan tersebut dilakukan dengan pembayaran imbalan melalui LMK di bidang buku dan/atau karya tulis lainnya,” pungkas Suyud.
Implementasi aturan ini diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi, tetapi juga memberikan penghargaan yang semestinya terhadap karya dan hak ekonomi para penulis serta penerbit.


