Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan Papua yang terencana, terintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali.
Usai dilantik, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur sekaligus tekad untuk menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal dari kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku, karena kami satu — kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius Fakhiri.
Sebagai provinsi induk, lanjut Matius, Papua memiliki tanggung jawab besar menjadi contoh bagi daerah otonomi baru di Tanah Papua. Pemerintah provinsi, kata dia, akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan Papua secara langsung dan terintegrasi lintas sektor.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle, mengelola Papua secara menyeluruh — terintegrasi dalam konteks global, nasional, lintas kementerian, sektor swasta, hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix.
Velix menambahkan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka –Asta Cita Kontekstual Papua- mencakup bidang politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, serta penguatan aspek sosial budaya seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.
Komite Eksekutif ini juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (Sumber: Sekretariat Presiden)
