Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, termasuk rencana pemberian Anugerah Gelar Kepahlawanan Nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.
“Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian Anugerah Gelar Kepahlawanan Nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli Zon usai pertemuan.
Fadli menjelaskan, proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat nasional. Dalam proses tersebut, turut dilibatkan para akademisi dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sebagai bagian dari mekanisme penilaian dan verifikasi.
“Setelah dari kabupaten/kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh yang menilai melalui TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah). Setelah itu, berkas diserahkan ke TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) di Kementerian Sosial. Dewan Gelar GTK menerima hasil kajian tersebut dari Kementerian Sosial,” jelas Fadli.
Dalam laporannya kepada Presiden, Fadli Zon mengungkapkan bahwa terdapat 40 nama calon pahlawan nasional baru yang diusulkan tahun ini, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 24 nama ditetapkan sebagai usulan prioritas setelah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam oleh Dewan GTK.
“Kalau semuanya memenuhi syarat. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakang dan riwayat hidupnya sudah diuji secara akademik, ilmiah, serta melalui beberapa tahapan verifikasi,” paparnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon menambahkan bahwa proses seleksi calon pahlawan nasional juga memperhatikan prinsip keberagaman dan inklusivitas, baik dari segi asal daerah maupun peran gender.
“Kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain,” pungkasnya.
Rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme di tengah masyarakat Indonesia. (Sumber: sekretariat presiden)
