Jakarta — Perguruan tinggi di Indonesia siap mengambil peran strategis dalam mendukung percepatan implementasi energi bersih serta transisi energi nasional melalui penguatan riset dan kajian ilmiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Kamis (5/3/2026).
Brian menjelaskan bahwa Presiden meminta perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satu fokus utamanya adalah mendukung pemanfaatan teknologi solar cell serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai alternatif sumber energi yang lebih efisien.
Menurutnya, riset dan kajian ilmiah dari kalangan akademisi diharapkan dapat membantu menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang dinilai masih memiliki biaya operasional tinggi.
“Dari perguruan tinggi, riset hasil penelitian dan kajian diminta untuk mendukung percepatan solar cell dan PLTS, terutama untuk mengganti pembangkit-pembangkit yang masih mahal, yaitu pembangkit yang berasal dari diesel,” ujar Brian kepada awak media.
Ia menambahkan, kontribusi perguruan tinggi akan difokuskan pada penyediaan riset, kajian kebijakan, serta inovasi teknologi yang mampu mempercepat implementasi program transisi energi nasional.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas kementerian terkait akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Selain pengembangan energi terbarukan, pemerintah juga mendorong percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya sangat dipengaruhi dinamika global.
Brian menuturkan bahwa harga bahan bakar minyak yang tinggi saat ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk mempercepat implementasi berbagai program transisi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti kompor berbasis LPG. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap LPG subsidi sekaligus menjaga stabilitas anggaran negara.
“Ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi menjadi beban bagi negara. Karena itu, langkah-langkah pengurangan subsidi perlu didukung melalui inovasi dan kajian dari perguruan tinggi,” jelasnya.
Brian menegaskan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan mempercepat berbagai penelitian serta kajian yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pemanfaatan kompor listrik.
“Seluruh upaya tersebut akan dikoordinasikan secara terpadu bersama Kementerian ESDM guna mempercepat tercapainya target transisi energi nasional,” pungkasnya. Sumber: Sekretariat Presiden
