Surakarta – Karaton Surakarta Hadiningrat memberikan penghargaan kehormatan kepada Assoc. Prof. Dr. Suyud Margono atas kontribusinya dalam pengembangan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan budaya dan pengetahuan tradisional Jawa.
Dalam rangkaian peringatan satu tahun naik takhta atau Tingalan Dalem Jumenengan ke-1 SISKS Pakoe Boewono XIV, Suyud Margono dianugerahi gelar kehormatan Kanjeng Pangeran Dwijonagoro dengan nomor PB XIV. A2. 017.2026 tertanggal 4 November 2026.
“Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dalam memperjuangkan perlindungan kekayaan intelektual komunal dan budaya tradisional Indonesia,” ungkap Suyud.
Pada kesempatan tersebut, Suyud Margono juga menyampaikan pentingnya penerapan sistem benefit sharing atau pembagian manfaat dalam pemanfaatan budaya dan pengetahuan tradisional, terutama ketika kekayaan budaya tersebut digunakan untuk kepentingan komersial atau industri.
“Pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun merupakan aset nasional yang harus dijaga dan dilindungi dari eksploitasi. Apabila dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, masyarakat pemilik tradisi harus memperoleh manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya tersebut,” jelasnya.
Gagasan ini merupakan bagian dari pemikiran akademis Suyud Margono melalui penelitian disertasinya yang berjudul Penerapan Kepemilikan Bersama (Komunal) Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.
Dalam penelitiannya, ia mencontohkan berbagai warisan budaya yang telah dikenal dan digunakan secara turun-temurun, seperti alat musik gamelan, teknologi bangunan tradisional rumah Joglo dan Limasan, hingga pengetahuan tradisional dalam pembuatan batik.
Suyud juga menjelaskan kontribusi pemikirannya terhadap kebijakan nasional, salah satunya tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
“Ketentuan tersebut mengatur kewajiban mengungkapkan asal-usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional apabila suatu invensi berkaitan dengan atau berasal dari sumber tersebut,” terang Suyud.
Prinsip ini dikenal dengan istilah disclosure of origin, yakni keterbukaan mengenai asal-usul bahan, material, maupun pengetahuan tradisional yang digunakan dalam suatu invensi. Tujuannya agar tidak terjadi klaim sepihak atas teknologi tradisional untuk memperoleh hak paten.
Selain itu, kontribusi pemikirannya juga berkaitan dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional serta berkewajiban melakukan inventarisasi, menjaga, dan memeliharanya. Setiap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” tandas Suyud.
“Melalui gagasan tersebut, saya berharap warisan budaya Indonesia tidak hanya dipandang sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai aset nasional yang memiliki nilai ekonomi, tanpa menghilangkan hak dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik tradisi,” pungkas Suyud.
Pemberian gelar Kanjeng Pangeran Dwijonagoro ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan perlindungan hukum dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat pewarisnya.


