JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Garda Bangsa, Camellia Panduwinata, menyoroti pentingnya keseimbangan antara upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, negara memang membutuhkan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat. Artis yang di kenal dengan Camel Petir menilai, di tengah tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tantangan menjaga daya beli, pemerintah perlu lebih cermat dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Jangan sampai langkah meningkatkan pendapatan negara justru menambah beban masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan kelas menengah.
“Negara memang membutuhkan pajak, tetapi rakyat juga membutuhkan keadilan. Jangan sampai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang hidup masyarakat yang saat ini sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi,” tegas Camellia.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya penerimaan negara. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang stabil, serta terjaganya daya beli.
Dalam pandangannya, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi setiap kelompok masyarakat. Mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar diharapkan memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, sementara masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapatkan perlindungan.
Kedua, pemerintah perlu menjadikan stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai salah satu prioritas utama.
Pengendalian inflasi pangan, peningkatan produksi dalam negeri, kelancaran distribusi, hingga pengawasan rantai pasok harus diperkuat agar masyarakat tidak terus terbebani oleh kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Ketiga, penerimaan pajak harus kembali dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta penciptaan kesempatan kerja.
Camellia juga mendorong pemerintah agar tidak hanya berpatokan pada angka pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan penerimaan pajak. Indikator seperti kenaikan upah riil, pengeluaran rumah tangga, inflasi pangan, tingkat kemiskinan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar harus menjadi bagian penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi.
“Jangan hanya bertanya berapa besar penerimaan negara meningkat. Kita juga harus bertanya apakah pendapatan masyarakat ikut meningkat, apakah harga pangan terkendali, dan apakah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Garda Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Camellia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menilai Garda Bangsa memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mulai dari generasi muda, pekerja, pelaku UMKM, perempuan, hingga kelompok ekonomi yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Karena itu, transparansi pengelolaan keuangan negara dan keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi publik menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan akan tumbuh apabila mereka melihat hasil nyata dari pajak yang telah dibayarkan.
“Pembangunan yang kuat bukan hanya pembangunan yang mampu mengumpulkan penerimaan negara, melainkan pembangunan yang membuat rakyat mampu hidup lebih layak. Pajak harus menjadi instrumen gotong royong nasional, bukan sumber keresahan sosial. Negara harus kuat secara fiskal, tetapi juga harus kuat dalam menghadirkan keadilan bagi rakyatnya,” pungkas Camellia.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh kuatnya keuangan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
