Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai saran Presiden Prabowo Subianto agar dirinya tetap berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah, mendapat tanggapan tegas dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan.
Syahganda secara terbuka membantah bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Gibran untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
Menurut Syahganda, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, justru menjadi penjelasan yang tepat mengenai persoalan tersebut.
“Tidak mungkin Presiden Prabowo mendorong Gibran untuk kembali menempuh jalur hukum, sementara Menko Yusril telah menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah memiliki kekuatan hukum final,” ungkap Syahganda.
Syahganda bahkan menegaskan bahwa pandangan hukum Yusril merupakan representasi dari sikap Presiden dalam menyikapi polemik tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil Presiden Prabowo untuk berdiskusi selama kurang lebih dua jam. Pengalaman tersebut, menurut Syahganda, semakin menguatkan keyakinannya bahwa penjelasan Yusril merupakan pernyataan yang tepat.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026, dirinya mendapat sejumlah masukan, termasuk saran untuk tetap fight di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari SD hingga jenjang S1.
Gibran juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung.
Perbedaan penjelasan mengenai isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden ini pun menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut polemik dokumen pendidikan serta perkembangan proses hukum yang telah bergulir.
