Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai perkembangan polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Yusril mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden dan Wakil Presiden memang berlangsung. Namun, ia menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membeberkan substansi pembicaraan keduanya. Menurutnya, penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan tersebut merupakan kewenangan Presiden atau Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Yusril kemudian menyoroti implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Yusril, belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selama belum ada proses pemberhentian maupun pengunduran diri yang dilakukan sesuai mekanisme konstitusi.
Terkait kemungkinan Gibran mengundurkan diri, Yusril menjelaskan bahwa secara normatif, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Selanjutnya, MPR akan melakukan pemilihan Wakil Presiden yang baru dalam waktu paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden.
Namun, perhatian Yusril juga tertuju pada konsekuensi putusan Mahkamah Agung yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap atau final.
Ia menilai putusan tersebut memuat pertimbangan serius terkait persoalan yang menyangkut kehidupan demokrasi dan kepentingan bangsa Indonesia. Karena itu, menurut Yusril, persoalan hukum yang dihadapi Gibran tidak bisa dipandang sebagai perkara biasa.
Yusril juga menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah bersifat final, sementara putusan Mahkamah Agung hanya dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali atau PK oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum.
Bahkan, ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan, Yusril menilai langkah tersebut sulit dilakukan karena perkara yang dipersoalkan memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa perkembangan politik dan hukum dalam beberapa hari ke depan masih harus ditunggu.
“Saya tidak ingin mendahului keputusan maupun langkah yang nantinya akan diambil oleh pihak-pihak terkait,” ungakapnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin polemik politik berkembang berkepanjangan. Gibran mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo dan menerima sejumlah saran serta masukan.
Salah satu arahan Presiden, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan PK ke Mahkamah Agung.
Lebih lanjut Yusril menyebut dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden mengenai aspek hukum, putusan MK dan MA, serta berbagai implikasi yang mungkin timbul dari persoalan tersebut.
“Presiden telah memahami penjelasan apa yang saya sampaikan,” pungkasnya.
Kini, perkembangan polemik hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran masih menjadi perhatian publik, terutama terkait status jabatan, mekanisme konstitusional, dan langkah hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
