Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan dari sisi hukum tata negara. Menyikapi perkembangan tersebut, ahli hukum, Assoc. Prof. Dr. Suyud Margono, memberikan sejumlah pandangan kritis terkait konsekuensi hukum dan politik dari keputusan pengunduran diri Gibran.
Dalam keterangannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta pada Kamis (12/11/2026), Suyud menilai bahwa pengunduran diri seorang pejabat negara tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, harus ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti alasan kesehatan maupun ketidakmampuan menjalankan tugas negara.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran harus dibedakan dengan proses pemakzulan atau impeachment yang sebelumnya menjadi pembahasan di parlemen.
Menurut Suyud, DPR sebenarnya masih memiliki hak untuk melanjutkan mekanisme hak menyatakan pendapat terkait dugaan persoalan hukum yang dikaitkan dengan Gibran. Bahkan, proses pemakzulan masih membutuhkan perjalanan panjang, mulai dari persetujuan dalam rapat paripurna DPR hingga pemeriksaan dan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, dengan adanya keputusan Gibran untuk mengundurkan diri, situasi politik dan ketatanegaraan menjadi berbeda. Suyud menilai langkah tersebut dapat menguntungkan Gibran karena ia memilih mundur sebelum proses pemakzulan mencapai tahap akhir.
“Kalau dimakzulkan berarti terbukti perbuatan melawan hukumnya. Karena dia mengambil inisiatif mengundurkan diri, tidak menunggu dimakzulkan,” ungkap Suyud.
Lebih lanjut, Suyud menjelaskan bahwa pengunduran diri dengan hormat memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Dalam proses pemakzulan, harus terdapat pembuktian mengenai pelanggaran konstitusi, perbuatan melawan hukum, maupun pelanggaran sumpah jabatan.
Sementara itu, ia juga menyoroti persoalan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran diterima. Berdasarkan konstruksi konstitusi yang dijelaskannya, Presiden nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui Sidang MPR.
Suyud mengingatkan bahwa situasi ini merupakan pengalaman ketatanegaraan yang tidak biasa bagi Indonesia. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan yang berlarut-larut.
Terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran ditarik kembali, Suyud menjelaskan bahwa persoalan tersebut masih memiliki ruang perdebatan selama belum ada pengangkatan Wakil Presiden yang baru.
“Namun, apabila pengganti telah dipilih dan dilantik, situasinya akan berbeda dan pengunduran diri tersebut tidak bisa begitu saja dibatalkan,” tegas pendiri Universitas Nasional Widikusuma (UNWIMA).
Di sisi lain, Suyud juga menanggapi wacana yang disuarakan sebagian relawan Gibran bahwa apabila Gibran turun dari jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto juga harus ikut turun.
Menurutnya, tidak ada dasar untuk menyamakan pengunduran diri Wakil Presiden dengan pemberhentian Presiden. Terlebih, hingga saat itu, proses pemakzulan yang menjadi pembahasan di DPR belum sampai pada keputusan akhir.
Mengenai peluang Gibran kembali maju dalam kontestasi politik 2029, Suyud menyebut bahwa hal tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan pencalonan, termasuk persyaratan administratif dan ketentuan hukum yang berlaku.
Suyud mengingatkan seluruh partai politik agar lebih teliti dalam menyiapkan kader yang akan diusung sebagai pejabat publik.
“Persyaratan administratif dan normatif harus dipenuhi sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang berimbas pada jalannya pemerintahan,” urainya.
Ia menegaskan bahwa mandat rakyat untuk menjadi Presiden maupun Wakil Presiden merupakan amanah besar yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Persyaratan pencalonan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengandalkan dukungan politik dan kekuatan massa,” pungkasnya
