Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan pihaknya tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program intervensi gizi nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Agustina menjelaskan, dalam beberapa bulan ke depan BGN akan memanfaatkan momentum masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar ketika tahun ajaran baru dimulai, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih baik dan tertata.
“Kami ingin saat sekolah kembali masuk, kondisi di lapangan sudah lebih rapi dan lebih baik. Salah satu fokus utama kami adalah pembenahan data penerima manfaat,” ujar Agustina.
Menurutnya, BGN saat ini telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki basis data yang lebih lengkap dan akurat. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan sasaran penerima manfaat agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Agustina menegaskan, BGN tengah melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat. Dari hasil kajian sementara, terdapat sejumlah kelompok yang dinilai tidak lagi memerlukan intervensi dalam bentuk makanan bergizi gratis secara rutin.
Sebagai contoh, siswa SMA dari keluarga yang dinilai mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat, tanpa menghilangkan tujuan utama program untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
“Yang kami lakukan bukan menghilangkan esensi intervensi pemerintah, tetapi memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Selain pembenahan data, BGN juga tengah menyusun sistem evaluasi baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, hingga tata kelola operasional.
Untuk sementara, BGN juga menghentikan penambahan dapur baru dan memilih fokus pada pembenahan fasilitas yang sudah ada. Seluruh aset yang telah dibelanjakan pada tahun 2025, seperti peralatan dan sarana pendukung, akan dimaksimalkan penggunaannya sebelum dilakukan pengadaan baru.
“Kami ingin memastikan seluruh aset yang sudah dibeli dapat dimanfaatkan secara optimal. Prinsipnya adalah efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agustina menyebut reformasi internal juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta transparansi penggunaan anggaran. BGN berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang valid dan akurat. Karena itu, pembenahan data penerima manfaat menjadi prioritas utama sebelum pemerintah melakukan perluasan program pada tahun-tahun mendatang.
“Kami ingin memastikan intervensi pemerintah benar-benar berdampak terhadap perbaikan gizi masyarakat. Fokus kami sekarang adalah pembenahan agar program berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran,” pungkas Agustina.
