JAKARTA – Upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan personel serta dukungan sarana udara untuk menghadapi ancaman kebakaran.
“Kita membahas tentang karhutla. Tadi beliau membantu kita lewat personel untuk segera. Dan ini sudah dimulai, sudah sekitar satu minggu,” ujar Panglima Jilah seusai bertemu Presiden Prabowo.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap Kalimantan Barat tidak sebatas persoalan karhutla. Sejumlah kebutuhan masyarakat juga menjadi perhatian, mulai dari pembangunan rumah adat, sekolah, beasiswa, infrastruktur jalan, rumah sakit hingga penguatan peran TNI dan Polri.
“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,” tuturnya.
Di sisi lain, Panglima Jilah menyoroti persoalan yang kerap muncul saat terjadi karhutla, khususnya terkait anggapan bahwa aktivitas masyarakat peladang menjadi penyebab kebakaran.
Ia menjelaskan, praktik berladang yang dilakukan masyarakat Dayak memiliki karakteristik berbeda dengan aktivitas perkebunan. Salah satu perbedaannya terletak pada jenis lahan yang digunakan. Menurutnya, masyarakat berladang umumnya memanfaatkan lahan mineral dan bukan kawasan gambut.
“Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” jelasnya.
Panglima Jilah juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam mencegah sekaligus mengawasi potensi kebakaran di wilayah mereka. Pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi perladangan.
“Kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,” katanya.
Ia menambahkan, tradisi berladang masyarakat Dayak telah berlangsung secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum kawasan perkebunan berkembang di Kalimantan. Kedekatan masyarakat adat dengan alam, menurutnya, membuat kelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Karena itu, pencegahan karhutla juga dilakukan melalui pendekatan adat. Para tokoh adat turut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” tegas Panglima Jilah.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Selain pengerahan personel dan dukungan teknologi, keterlibatan masyarakat adat dinilai penting karena mereka memiliki pengetahuan lokal serta pemahaman terhadap kondisi wilayah yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat adat pun diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, pengawasan, sekaligus penanganan karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Sumber: Sekretariat Presiden
