Klaim Tanah di Jalan Mangga Jakarta Timur Memanas, Ahli Waris Entong bin Raidun Tantang Dispora Buktikan Legalitas Aset

JAKARTA – Persoalan kepemilikan tanah di Jalan Mangga, RT 002/RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali menjadi perhatian. Keluarga ahli waris Entong bin Raidun mempertanyakan klaim kepemilikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta setelah munculnya papan penanda aset pemerintah di atas lahan yang mereka yakini sebagai tanah warisan keluarga sejak 1950.

Pemasangan papan penanda tersebut memicu keberatan dari pihak ahli waris. Mereka meminta Dispora dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai asal-usul serta dasar hukum penetapan tanah tersebut sebagai aset pemerintah.

Kuasa hukum ahli waris, Asep Heryanto, S.H., menegaskan bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Entong bin Raidun sejak 1950. Menurutnya, selama puluhan tahun lahan tersebut tidak pernah diperjualbelikan, dialihkan, ataupun diagunkan kepada pihak lain.

Asep menyatakan pihak keluarga masih memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk mempertahankan klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum Dispora dalam memasang papan penanda aset pemerintah. Terlebih, menurut Asep, sebelumnya pernah terjadi perkara perdata antara Dispora dengan pihak Perin bin Pirun sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor 385 Tahun 2017.

Namun, Asep menjelaskan bahwa objek tanah dalam perkara tersebut berada di sebelah selatan lahan yang diklaim keluarga Entong bin Raidun. Dengan demikian, menurutnya, objek sengketa dalam perkara tersebut berbeda dengan tanah yang saat ini dipersoalkan oleh para ahli waris.

“Kami ingin tahu dasar kepemilikannya apa, pembeliannya kepada siapa, dan apakah ada anggaran daerah yang digunakan untuk membeli objek tanah kami ini,” ujar Asep.

Keberatan serupa disampaikan Abdul Rohim, salah satu ahli waris. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak mana pun dan tidak pernah menerima pembayaran atau kompensasi atas pelepasan hak tanah.

“Enggak ada sama sekali. Enggak pernah jual, enggak pernah menerima uang,” tegas Rohim.

Ia juga mengaku terkejut dengan pemasangan papan penanda aset pemerintah karena, menurut pengakuannya, tidak pernah ada pemberitahuan resmi sebelumnya, baik secara langsung maupun melalui surat kepada keluarga.

Bahkan, Rohim menyebut pihak Dispora belum pernah menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus RT maupun RW setempat sebelum pemasangan papan tersebut dilakukan.

Persoalan ini juga berdampak terhadap upaya ahli waris dalam mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Asep mengungkapkan bahwa proses pendaftaran tanah mengalami kendala setelah muncul penandaan aset Dispora melalui sistem peta Jakarta Satu.

“Ketika kami mendaftarkan tanah adat ini, prosesnya jadi tertunda karena ada tagging Dispora melalui peta Jakarta Satu, sedangkan pada peta BPN masih kosong,” jelasnya.

Asep menambahkan, pihaknya telah berupaya mengajak Dispora untuk melakukan mediasi guna mencari penyelesaian. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan karena masing-masing pihak masih mempertahankan dasar klaim kepemilikannya.

Ahli Waris Minta Dokumen Pengadaan Tanah Dibuka

Di tengah polemik tersebut, keluarga ahli waris Entong bin Raidun meminta Pemprov DKI Jakarta dan Dispora membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan riwayat perolehan tanah di Jalan Mangga.

Mereka ingin mengetahui apakah benar pernah terjadi proses pembebasan atau pengadaan tanah pada 1991, termasuk riwayat pembayaran, pelepasan hak, hingga dugaan pengembalian dana yang disebut-sebut berkaitan dengan proses tersebut.

Jika memang terdapat proses pengadaan terhadap 12 bidang tanah pada periode tersebut, ahli waris meminta agar dokumen pendukung, mulai dari identitas pemilik bidang, bukti transaksi, surat pelepasan hak (SPH), hingga status akhir kepemilikan, dapat diperlihatkan secara transparan.

Bagi pihak ahli waris, kejelasan dokumen menjadi hal penting untuk memastikan apakah lahan yang kini dipasangi papan penanda aset pemerintah benar-benar telah diperoleh melalui proses hukum yang sah.

Mereka berharap persoalan ini tidak hanya diselesaikan melalui pemasangan papan penanda aset, tetapi juga melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, serta dialog terbuka antara seluruh pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Dispora maupun Pemprov DKI Jakarta terkait kronologi pengadaan tanah tahun 1991, pembebasan 12 bidang tanah, dugaan pengembalian uang, serta dasar penetapan lahan Jalan Mangga sebagai aset pemerintah masih belum diperoleh.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dispora DKI Jakarta maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar persoalan tersebut dapat diberitakan secara berimbang, transparan, serta berdasarkan fakta dan dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *