Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah baru dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi, ilmuwan, peneliti, dan pakar gambut di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pembentukan badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut sekaligus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan yang memiliki ekosistem gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, keterlibatan para ilmuwan menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan pengelolaan gambut yang didasarkan pada riset dan pengetahuan.
Menurut Brian, Presiden Prabowo juga menginginkan agar data serta pengelolaan perizinan terkait gambut dapat ditata secara lebih terpadu. Dengan adanya satu badan khusus, proses pengelolaan sekaligus upaya pencegahan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Tak hanya mengandalkan pendekatan ilmiah, pemerintah juga akan memperhatikan pemetaan karakteristik lahan serta potensi pemanfaatannya. Kawasan gambut akan dipetakan berdasarkan kesesuaiannya, termasuk untuk budidaya tanaman, perikanan maupun kegiatan produktif lainnya.
Dalam diskusi tersebut, pengetahuan dan praktik baik yang berkembang di masyarakat juga menjadi perhatian. Kearifan lokal dinilai dapat menjadi salah satu referensi dalam menyusun pola pengelolaan gambut yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara dalam upaya mencegah kebakaran, pendekatan berbasis masyarakat desa kembali didorong. Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan lokasi ketika muncul indikasi kebakaran, sehingga dapat melakukan respons awal dengan cepat.
Sejumlah inovasi teknis juga dibahas, mulai dari penggunaan pompa untuk mempercepat penanganan hingga perhitungan strategi pemadaman melalui jalur udara. Berbagai masukan dari para ilmuwan tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi badan baru yang akan dibentuk pemerintah.
Selain penanganan di lapangan, aspek edukasi turut masuk dalam perhatian Presiden. Pendidikan mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut dan mencegah kebakaran diharapkan dapat diperkuat melalui sekolah maupun pengembangan kurikulum.
Brian menambahkan, Presiden juga meminta agar penelitian dan kajian mengenai gambut terus dikembangkan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang semakin tepat dalam menjaga sekaligus memanfaatkan potensi lahan gambut Indonesia.
Berdasarkan keterangan pemerintah, ekosistem gambut Indonesia memiliki luasan lebih dari 33 juta hektare.
Pengelolaan yang terencana diharapkan tidak hanya membuka peluang pemanfaatan lahan sesuai karakteristiknya, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan kebakaran sejak dini.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional. Fokus awalnya antara lain memperkuat pencegahan kebakaran di sejumlah provinsi yang memiliki kawasan gambut.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah kini menyiapkan pendekatan yang memadukan sains, data, teknologi, kearifan lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. Sumber: Sekretariat Presiden
