Rapat Perdana KSSK Dipimpin Prabowo, Sinergi BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu Makin Diperkuat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global.

Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa penguatan sinergi di dalam KSSK menjadi fokus utama agar setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Menurut Destry, koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus ditingkatkan, terutama dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak pada stabilitas sektor keuangan dan perekonomian nasional.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang perlu disinergikan oleh masing-masing otoritas,” ujar Destry.

Dalam rapat tersebut, KSSK juga menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintah. Setiap institusi akan mengoptimalkan kewenangan masing-masing dengan tetap mengedepankan koordinasi agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan berjalan secara harmonis.

Di sisi moneter, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, seperti intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF).

Selain menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia juga akan melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui instrumen makroprudensial. BI juga berkomitmen mendorong masuknya aliran modal asing, termasuk dengan memberikan insentif berupa penurunan biaya lindung nilai (hedging) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026.

Destry memastikan seluruh jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat yang diberikan, sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Melalui rapat KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan tekad memperkuat kolaborasi lintasotoritas sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumber: Sekretariat Presiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *